Senin, 11 Oktober 2010

IPWP Launch in Scottish Parliament supporting by Scottish MSPs, 23 of September 2010

Exiled West Papuan leader asks Scots to join struggle for freedom

A man who was been charge a 25 year prison sentence for raising his nation’s flag will tell his story in Edinburgh today. Benny Wenda, who escaped from prison in Indonesia, was granted asylum in the UK and is asking Scots to support his nation’s struggle for independence.



“Imagine being put in prison for 25 years for raising the Scottish flag. My people face torture, oppression and death because we want the right to decide on our own future.” Benny Wenda explains.

“It was amazing to be welcomed to the Scottish Parliament this week, and to find support for our cause among MSPs. People in West Papua are demonstrating on the streets because their story is reaching Scotland. We hope that the Scottish, with their strong sense of social justice, will support our struggle for freedom.”

West Papua, the Western half of the Isle of New Guinea, is home to hundreds of indigenous tribes, and swathes of rainforest. However for the past 43 years Papuans have been struggling to get their voice heard, since the Indonesian military rigged a referendum on independence.

It is only recently, since exiled Papuans are telling their story to the outside world, that people in West Papua have renewed their calls for a fresh referendum.

On Thursday the International Parliamentarians for West Papua group was launched at the Scottish Parliament with a fantastic initial response. 5 MSPs from the Scottish National Party attended and others have expressed support since the event. However they are asking more MSPs to join the group, and to make sure that Indonesia knows the world is watching.

West Papua Report Juni 2010

Ini adalah seri terakhir dari laporan bulan yang memfokuskan diri pada perkembangan yang mempengaruhi orang Papua. Seri ini diterbitkan oleh Tim Advokasi Papua Barat (West Papua Advocacy Team) dengan bersumber pada laporan media, laporan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya serta analisa dan laporan dari dalam Papua Barat. Dalam penerbitan laporan ini juga didukung oleh Jaringan Kerja Timor Timur dan Jaringan Kerja Aksi Indonesia [East Timor and Indonesia Action Network (ETAN)]. Laporan sebelumnya dapat anda ikuti dalam http://etan.org/issues/wpapua/default.htm. Bila ada pertanyaan mengenai laporan ini silahkan di tanya kepada Edmund McWilliams melalui alamat emailnya: edmcw@msn.com

West Papua: Talks rejected until abuses stop

Sunday, October 10, 2010
West Papuan leaders have rejected the possibility of talks with the Indonesian government until it acknowledges human rights abuses and ensures economic development, the October 5 Jakarta Globe said.

Senin, 04 Oktober 2010

Polisi Menembak Penjaga Tanah Papua (PETAPA) Dewan Adat Balim, Wamena.

KRONOLOGIS PENEMBAKAN ANGGOTA PETAPA DI WAMENA
OLEH APARAT KEPOLISIAN KP3 UDARA WAMENA

Kronolog: Dominikus Surabut
Hari/Tgl : Senin, 4 Oktober 2010
Jam : 08.00 WIT
Lokasi : KP3 Udara/ Bandar Udara Wamena
Pelaku : Polres Jayawijaya, KP3 Udara Wamena
Korban : Masyarakat Adat (PETAPA) Balim ( 1 orang meninggal Dunia, 2 orang luka-luka dan 4 orang di tahan Polres wamena)

Motif : Mencurigai kegiatan Separatis ( ada bawa bendera dan Senjara). Dalam karton di isi Topi PETAPA Penjaga Tanah Papua (Petapa) adalah salah satu badan kerja yang ada di Dewan Adat Papua yang mempunyai tugas sebagai Polisi Adat Papua menjaga, mengamankan dan mengayomai seluruh manusia, alam dan makluk ciptaan lain yang ada di Tanah Papua.
Polisi Indonesia kejar PETAPA







































































































































 PETAPA mempunyai jaringan di semua Dewan Adat Wilayah, Dewan Adat Daerah, Dewan Adat Suku dan Dewan Adat Sub-Suku sampai Tingkat Klen. Penjaga Tanah Papua ini di bentuk dalam rangka menjaga Tanah Papua sebagai mama yang sedang di berikan makan (menyusui kami), terhadap pihak-pihak tertentu dengan sengaja dan sadar sedang menghancurkan nilai dan tatanan Adat Papua serta menghancurkan ekosistem dan kandungan alam, tanpa mengabaikan dan menghargai hak-hak dasar masyarakat Papua atau tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat adat Papua.

Sabtu, 02 Oktober 2010

Full statement by US Congressman on West Papua issue

On September 22, 2010, the Chairman of the Subcommittee on Asia, the Pacific and the Global Environment, Rep. Eni F.H. Faleomavaega (D-AS), held a hearing entitled “Crimes Against Humanity: When Will Indonesia’s Military Be Held Accountable for Deliberate and Systematic Abuses in West Papua?”  This was the first hearing ever held in the U.S. Congress on the issue of West Papua.
Indonesia’s Ambassador to the U.S., Dino Patti Djalal, said he was “not concerned by the hearing because it was only attended by three Congress people, and that the U.S. government should not change its stance.